Strategi Ketenagakerjaan 2025 Jadi Sorotan di Forum Pemred Kemnaker
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memaparkan arah kebijakan dan strategi ketenagakerjaan 2025–2029 dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) yang diselenggarakan Biro Humas Kemnaker di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Forum bertema “Sinergi Media Massa sebagai Akselerasi Informasi Publik pada Sektor Ketenagakerjaan” ini dihadiri 20 pemimpin redaksi media nasional. Acara dipandu oleh Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi.
Tantangan Sektor Ketenagakerjaan Indonesia
Dalam forum tersebut, Menaker mengidentifikasi sejumlah tantangan ketenagakerjaan nasional:
- Kesenjangan link and match antara dunia pendidikan dan industri,
- Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK),
- Pekerjaan layak bagi kelompok rentan (disabilitas dan perempuan),
- Regulasi untuk pekerja platform dan revisi UU Ketenagakerjaan,
- Penegakan norma K3 dan hubungan industrial berbasis visi bersama,
- Pengembangan sistem SiapKerja berbasis digital,
- Reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan etika.
“Jadi, ini adalah potret dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli.
Empat Pendekatan Strategis Cipta Lapangan Kerja
Yassierli menegaskan bahwa strategi ketenagakerjaan 2025 menekankan empat pendekatan:
- Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga,
- Program pemagangan (apprenticeship),
- Pengembangan kewirausahaan produktif,
- Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional.
Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan pasar kerja dan menyiapkan SDM unggul yang adaptif.
Transformasi BLK dan Kompetensi Hijau
Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah revitalisasi BLK, dengan tiga fokus:
- Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning),
- Pelatihan koperasi untuk pengurus Koperasi Merah Putih,
- Pelatihan kompetensi hijau (green competencies) sebagai respons terhadap ekonomi berkelanjutan.
Sinergi Lintas Sektor dalam Pengembangan SDM Unggul
Menaker menyampaikan bahwa Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan:
- 21 kementerian/lembaga,
- 12 pemerintah daerah,
- 35 mitra pembangunan.
“Kami membangun sinergi bersama. Harapannya, solusi atas persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan bergerak bersama kementerian dan lembaga lain,” tegasnya.
Kolaborasi ini ditujukan untuk menyiapkan talenta siap kerja yang dapat diserap langsung oleh program-program prioritas nasional.
Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik Berkualitas
Dari sisi kelembagaan, Kemnaker tengah bertransformasi dari Ministry of Labor menjadi Ministry of Manpower & Human Development yang berfokus pada pengembangan SDM dan pelayanan berbasis kinerja.
Paparan Tambahan: Komunikasi Indonesia Emas & Ekonomi Ketenagakerjaan
Forum ini juga menghadirkan:
- Noudhy Valdryno (Deputi Diseminasi dan Media Informasi KKP) yang memaparkan strategi komunikasi menuju Indonesia Emas 2045.
- Imaduddin Abdullah (INDEF) yang mengulas dinamika ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan terkini.