Keprihatinan KPI DKI Jakarta terhadap PHK di Sektor Media
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor media, dari penyiaran hingga media digital.
Fenomena Krisis Ekosistem Informasi
Fenomena ini tidak hanya dianggap sebagai krisis di industri media, tetapi sebagai indikasi darurat dalam ekosistem informasi di Indonesia.
Wakil Ketua KPI DKI Jakarta: "Industri Media dalam Kesulitan"
Rizky Wahyuni, Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, menyatakan bahwa industri media nasional sedang tidak dalam kondisi baik. Faktor penyebabnya meliputi perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.
Arah Kebijakan Reformasi Ekosistem Media
Rizky Wahyuni menekankan pentingnya kebijakan strategis untuk mendukung keberlangsungan media nasional. Berikut adalah lima arah kebijakan utama yang diusulkan oleh KPI DKI Jakarta:
1. Reformasi Kebijakan dan Regulasi Media Digital
- Perluasan Cakupan Regulasi ke Platform Digital: Melibatkan revisi UU Penyiaran dan UU Pers untuk media digital, platform OTT, media sosial, dan agregator berita.
- Harmonisasi Regulasi: Mencegah kewenangan yang tumpang tindih antar regulasi.
- Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat mandat dan kapasitas KPI dan Dewan Pers.
- Persaingan yang Setara: Menciptakan kerangka hukum yang seimbang bagi media konvensional dan digital.
2. Pengaturan Relasi dan Kompensasi Platform Digital
- Regulasi Kompensasi Konten: Agar platform digital membayar konten berita.
- Digital Levy: Mendukung keberlangsungan media lokal.
- Negosiasi Kolektif: Meningkatkan daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.
3. Perlindungan Konten dan Jurnalisme Berkualitas
- Standar Konten Berkualitas: Konten yang edukatif dan berimbang.
- Perlindungan Hak Cipta dan Monetisasi: Keadaan adil terkait lisensi dengan OTT.
- Penguatan LPP dan Media Komunitas: Penyedia konten publik.
- Literasi dan Edukasi Media: Melibatkan sekolah dan organisasi masyarakat.
4. Skema Insentif dan Subsidi untuk Media Nasional
- Insentif Pajak: Untuk media yang bertransformasi digital.
- Subsidi Konten Lokal Berkualitas: Fokus pada liputan penting dan area terpencil.
- Dukungan Inovasi dan Transformasi Digital: Dana untuk pelatihan dan teknologi.
- Pinjaman Lunak: Untuk restrukturisasi media.
- Kemitraan Inklusif: Antara media, pemerintah, dan BUMN/BUMD.
5. Penguatan Sumber Daya Manusia Media
- Reskilling dan Upskilling: Bagi jurnalis dan tenaga teknis.
- Sertifikasi Kompetensi Media: Memastikan kualifikasi tenaga kerja.
- Inkubasi dan Kolaborasi Digital: Mendirikan Media Innovation Hub.
- Pendampingan Transformasi Media: Mencakup model bisnis dan distribusi.
- Dukungan untuk Karyawan PHK: Pelatihan kerja dan wirausaha media.
Ajakan KPI DKI Jakarta
KPI DKI Jakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merespons krisis ini dengan kebijakan yang progresif dan kolaboratif. Rizky berharap peran aktif pemerintah, DPR RI, pelaku industri media, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem media yang adaptif dan berkelanjutan.
Rizky menegaskan bahwa perbaikan ekosistem media adalah tanggung jawab bersama, yang mendesak untuk mencegah kemunduran alur informasi dan menjaga pilar demokrasi di Indonesia.