Menteri Pemuda dan Olahraga RI Ikuti Rapat Kerja dengan Komisi X DPR
Rapat Kerja Menpora RI di Kompleks Parlemen Senayan
Pada Kamis (10/7), Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, bersama dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat serta sejumlah pejabat eselon I dan II menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, dibahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenpora untuk tahun 2026. Menpora Dito mengawali rapat dengan mempresentasikan alokasi anggaran indikatif untuk tahun anggaran 2026.
Usulan Anggaran Kemenpora untuk Tahun 2026
Menpora Dito mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.406.546.472.000, mencakup penambahan untuk kegiatan prioritas. Usulan RKA ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang sejalan dengan RKP. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemuda yang unggul dan berkarakter, masyarakat yang sehat, dan prestasi olahraga yang mengharumkan nama bangsa serta mengembangkan industri olahraga yang mendukung ekonomi nasional.
Kebutuhan Dukungan Pendanaan Optimal
Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, di mana Menpora Dito menekankan pentingnya dukungan optimalisasi pendanaan. Dukungan tersebut diperlukan untuk merealisasikan 15 Program Prioritas dan 34 Kegiatan Prioritas, termasuk pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan atlet muda, dan pengembangan pariwisata olahraga, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024.
Respons Positif dari Komisi X DPR
Anggota dewan memberikan respons positif terhadap paparan Menpora Dito, dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuannya. "Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR atas dukungan ini," ungkap Menpora Dito.
Pembahasan Rinci Lanjutan
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pembahasan lebih rinci akan dilakukan setelah keluarnya Nota Keuangan RAPBN TA 2026, dengan memperhatikan pandangan dan masukan dari anggota Komisi X DPR.