Judul: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025: Tiga Kebijakan Baru untuk Jemaah Indonesia
Jakarta (Kemenag) – Ibadah haji tahun 2025 menciptakan sejarah baru bagi layanan jemaah Indonesia dengan tiga kebijakan inovatif. Kementerian Agama mengambil langkah strategis yang mencakup keterbukaan informasi, efisiensi pemanfaatan dana haji, dan peningkatan layanan jemaah melalui skema multi syarikah.
Director Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menekankan bahwa ketiga langkah ini merupakan perubahan paradigma dalam tata kelola haji. "Ini langkah progresif dalam tata kelola haji, dari yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka dan partisipatif," ungkapnya pada 5 Juli 2025.
1. Publikasi Daftar Nama Jemaah Haji Khusus
Pemerintah mengumumkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji untuk pertama kalinya pada 23 Januari 2025. Pendekatan ini menyamakan dengan prosedur bagi jemaah haji reguler. Hilman Latief menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen untuk transparansi yang telah lama diminta oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
Pelunasan biaya haji dilakukan dalam dua tahap, dengan 14.467 jemaah melakukan pelunasan tahap pertama dan 1.838 jemaah pada tahap kedua. "Kami merilis nama-nama jemaah yang melunasi sebagai bagian dari akuntabilitas," tambah Hilman.
2. Efisiensi Dana Haji
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp89.410.258,79, turun Rp4.000.027,21 dari tahun sebelumnya. Meskipun nilai manfaat per jemaah juga mengalami penurunan, kualitas layanan tetap terjaga. Jemaah tetap mendapatkan tiga kali makan per hari, dengan total 127 kali layanan makan selama masa haji.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga biaya haji terjangkau tanpa mengkompromikan mutu layanan.
3. Penerapan Skema Multi Syarikah
Skema multi syarikah yang melibatkan delapan penyedia layanan di Arab Saudi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu penyedia. Hal ini menciptakan sistem yang lebih kompetitif dan meningkatkan kualitas layanan. Meskipun ada tantangan teknis, koordinasi yang solid antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berhasil mengelola situasi dengan baik.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, memberikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan haji 2025 dan menyatakan bahwa meski ada catatan teknis, semua dapat diantisipasi tanpa menimbulkan krisis.
Masa Depan Haji Indonesia
Tiga kebijakan ini menunjukkan arah baru bagi penyelenggaraan haji Indonesia yang lebih transparan dan efisien. Komitmen untuk memastikan ibadah haji dapat diakses oleh semua umat Islam tercermin dalam langkah-langkah ini. "Dengan tata kelola yang baik dan kerjasama internasional, Haji Indonesia 2025 diharapkan menjadi dasar bagi pelayanan yang lebih baik di masa mendatang," tutup Hilman.
Hingga saat ini, 168.007 jemaah haji telah kembali ke Indonesia, sementara 93 kloter masih berada di Madinah. Proses pemulangan akan berlangsung hingga 10 Juli 2025.