Hadapi Tantangan Pengangguran, Pekerja Informal, dan Ekonomi Digital
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan sektor ketenagakerjaan nasional dengan mengandalkan lima program prioritas nasional sebagai motor transformasi.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan dalam forum Diskusi Rutin Double Check di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
Sunardi menyoroti beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia kerja Indonesia, seperti dominasi sektor pekerja informal, tingginya angka pengangguran muda, serta rendahnya kesiapan angkatan kerja untuk beradaptasi di era digital dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Dari total 153 juta angkatan kerja Indonesia, lebih dari separuhnya berada di sektor informal. Selain itu, mayoritas masih berpendidikan maksimal SMA dan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini,” ungkap Sunardi.
Lima Program Prioritas Transformasi Ketenagakerjaan
Sebagai respons, Kemnaker menetapkan lima program prioritas untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing:
1. Pemagangan Nasional Berbasis Project-Based Learning
Pelaksanaan pemagangan nasional dengan konsep pelatihan proyek secara masif dan hybrid, mengintegrasikan keterampilan teknis, soft skills, bahasa asing, dan kewirausahaan. Program ini didukung oleh 303 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dan lebih dari 2.400 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di seluruh Indonesia.
“Program ini diselenggarakan oleh 303 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dan lebih dari 2.400 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di seluruh Indonesia,” ucap Sunardi.
2. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja melalui SIAPkerja
Platform SIAPkerja menyediakan data lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi profesi, hingga profil pencari kerja secara real-time dan terintegrasi.
3. Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional
Menjangkau sektor industri, pendidikan, hingga pemerintahan melalui sertifikasi produktivitas, pengembangan productivity center, edukasi budaya kerja produktif, serta intervensi ke ribuan perusahaan.
4. Dashboard Strategis Deteksi Potensi PHK
Kemnaker bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, BKPM, BPS, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun dashboard strategis. Tujuannya, menyinergikan kebijakan dan mendeteksi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dini.
5. Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Multi Pihak
Kolaborasi aktif dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, serikat pekerja, dan asosiasi profesi untuk memperkuat pelatihan, perlindungan pekerja, serta integrasi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi.
Transformasi Ketenagakerjaan Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Sunardi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ketenagakerjaan tidak bisa dicapai hanya oleh Kemnaker, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif semua pihak.
“Transformasi ketenagakerjaan hanya akan berhasil jika dilakukan secara kolaboratif. Kemnaker berkomitmen menjadi penggerak utama, namun keberhasilan hanya dapat diraih dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Sunardi.