Forum Sinergi dan Konsolidasi Data Keagamaan Nasional
### Pengenalan Forum Keagamaan di Bogor
Kementerian Agama (Kemenag) menyelenggarakan forum sinergi dan konsolidasi data keagamaan nasional di Bogor pada Rabu (21/5/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.
### Partisipasi Lintas Sektor dalam Forum
Forum ini, yang bertajuk “Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Paham Keagamaan Nasional”, melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, Kejaksaan, serta organisasi masyarakat sipil seperti SETARA Institute dan Wahid Foundation. Kegiatan ini difokuskan untuk menyusun basis data yang komprehensif dan akurat terkait keberagaman agama di berbagai daerah.
### Pentingnya Data dalam Kebijakan Keagamaan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menekankan bahwa data adalah fondasi dari kebijakan. Ia menyatakan bahwa tanpa data yang akurat tentang potensi konflik di setiap daerah, fungsi pencegahan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal.
### Sinergi Antarlembaga
Rokhmad juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan kebijakan yang selaras. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara unit di Kemenag dengan lembaga eksternal seperti Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan, dan Detasemen Khusus 88.
### Peran Organisasi Masyarakat Sipil
Abu mengapresiasi kontribusi organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam menyusun laporan terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Laporan tersebut dianggap memperkaya data pemerintah dan memperkuat pendekatan berbasis fakta.
### Rencana Sistem Tata Kelola Kasus
Kemenag saat ini tengah merancang sistem tata kelola kasus (CMS) yang berkaitan dengan dinamika keagamaan. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaporan, pemantauan, hingga intervensi dini terhadap potensi gesekan di masyarakat.
### Harapan dari Implementasi CMS
Melalui CMS, Kemenag berharap kebijakan keagamaan dapat lebih tepat sasaran dan mendapatkan kepercayaan publik karena berbasis data. Forum ini merupakan awal pembentukan ekosistem penanganan isu keagamaan yang inklusif dan kolaboratif.
### Penutup
Kepemahaman bersama diperlukan agar intervensi kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, demikian Abu menekankan pentingnya kesepahaman dalam kolaborasi.