Serang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan bahwa penghentian praktik percaloan tenaga kerja harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan dalam acara Stop Percaloan bertajuk “Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan”, Selasa (8/7/2025), di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Bina Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3 ini turut dihadiri oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, serta Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.
Komitmen Nasional Stop Percaloan dalam Rekrutmen Tenaga Kerja
Menaker Yassierli menegaskan bahwa Surat Edaran saja tidak cukup untuk mengatasi praktik percaloan. Diperlukan kerja bersama dari pemerintah pusat dan daerah, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
“Stop percaloan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Kita harus memiliki komitmen bersama dan memperkuatnya secara bertahap,” ujar Yassierli.
Ia menyebut bahwa gerakan ini adalah langkah awal dari reformasi menyeluruh sektor ketenagakerjaan, termasuk penguatan norma kerja, implementasi K3, dan pembinaan hubungan industrial yang sehat.
Kemnaker Tegaskan SiapKerja Sebagai Sumber Resmi Lowongan Kerja
Menaker juga mengajak perusahaan dan pencari kerja untuk menghindari pihak ketiga yang tidak resmi dalam proses rekrutmen.
“Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara langsung dan terbuka. Gunakan platform SiapKerja milik Kemnaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama,” jelasnya.
Penguatan SDM Lokal di Kawasan Industri Melalui Sekolah Binaan
Untuk mendukung penempatan tenaga kerja lokal, Menaker mendorong adanya sekolah binaan di kawasan industri agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton.
“Masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengambil peran dalam memajukan daerahnya,” tegasnya.
Kemnaker Perkuat Pengawasan Rekrutmen dan Praktik Percaloan
Dirjen Binwasnaker & K3 Fahrurozi menyampaikan bahwa praktik percaloan mencederai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi akan diperkuat secara berkelanjutan.
“Setelah ini, kita akan terus mengawal dan memperkuat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi,” tegasnya.
Pengangguran Tinggi di Banten, Pemda Diminta Aktif Buka Akses Tenaga Kerja
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kemnaker dan mengajak semua pihak menjadikan ini gerakan berkelanjutan.
“Provinsi Banten dikenal sebagai daerah industri sejak puluhan tahun lalu, namun justru memiliki tingkat pengangguran yang masih tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia,” ujarnya.