Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bersama Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, melakukan peletakan batu pertama untuk peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ampat dari kelas D menjadi kelas C. Acara ini berlangsung pada 16 Mei 2025 dan merupakan bagian dari program Quick Win kesehatan pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Menkes menekankan bahwa pembangunan RSUD Raja Ampat bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang setara untuk seluruh rakyat, termasuk di daerah kepulauan dan terluar.
Menkes Budi menyampaikan, “Bapak Presiden berpesan kepada saya, layanan kesehatan jangan hanya untuk orang Jawa. Seluruh rakyat Indonesia harus mendapat layanan yang setara.”
Pemerintah menargetkan pembangunan 32 RSUD di daerah prioritas tahun ini. Diharapkan RSUD Raja Ampat dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di kota besar seperti Sorong dan Makassar untuk mendapatkan layanan dasar.
RSUD ini akan dilengkapi dengan fasilitas untuk menangani penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal, serta memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Peralatan medis yang tersedia mencakup CT-scan, mammografi, cath lab, NICU, dan peralatan untuk kemoterapi.
Menkes menekankan pentingnya memastikan sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan sistem rujukan berfungsi dengan baik agar layanan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan kualitas pelaksana konstruksi, menyusun rencana pembangunan yang komprehensif, menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, dan meningkatkan tata kelola serta efisiensi keuangan rumah sakit.
Lebih jauh, Menkes Budi menjelaskan bahwa indikator keberhasilan sistem kesehatan tidak hanya terletak pada jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, melainkan pada penurunan angka penyakit di masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menggalakkan program skrining gratis untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan menyatakan bahwa pembangunan RSUD Raja Ampat lebih dari sekadar fasilitas; itu adalah harapan dan keselamatan masyarakat di daerahnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan SDM kesehatan untuk memastikan rumah sakit dapat beroperasi secara optimal.
Elisa berharap anak-anak Papua memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, agar rumah sakit dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Ia mengingatkan tantangan geografis Raja Ampat yang terdiri dari empat pulau besar, sehingga perlu ada dukungan puskesmas dan sistem rujukan yang kuat untuk memastikan layanan kesehatan darurat yang cepat dan responsif.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, memastikan pihaknya akan mengawasi proses pembangunan rumah sakit ini, dari tata kelola hingga pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan RSUD Raja Ampat akan menjadikan rumah sakit ini sebagai fasilitas kesehatan strata madya yang dapat menangani penyakit katastropik dan berfungsi sebagai rujukan regional, selaras dengan visi pemerintah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.