Seruan Nasional – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menindak praktik premanisme dan percaloan tenaga kerja di kawasan industri Jabar.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut pada Senin, 3 Maret 2025.
Wamenaker Apresiasi Kebijakan Tegas Pemprov Jabar
Wamenaker mengungkapkan bahwa banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan gangguan dari oknum-oknum preman. Ia berharap kebijakan Pemprov Jabar dapat menjadi contoh nasional bagi daerah lainnya.
“Banyak kawasan industri mengeluhkan praktik premanisme di sekitar pabrik. Kami berharap kebijakan ini dapat menjadi role model di seluruh Indonesia,” ujar Wamenaker.
Dukungan Terhadap Pemberantasan Percaloan Tenaga Kerja
Selain premanisme, percaloan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Wamenaker menyatakan komitmennya untuk memastikan perusahaan outsourcing tidak menarik biaya tidak resmi dari calon pekerja.
“Kami akan pastikan tidak ada perusahaan outsourcing yang membebani tenaga kerja dengan biaya liar,” tegasnya.
Mendorong Iklim Investasi yang Sehat
Menurut Wamenaker, semua pemangku kepentingan perlu terlibat menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi industri. Jika industri bisa beroperasi tanpa tekanan eksternal, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin kuat.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung langkah ini untuk menjamin investasi tetap kondusif dan aman bagi industri,” katanya.
PT Ultimate Noble Indonesia Sumbang 10 Ribu Lapangan Kerja
Peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut diharapkan dapat membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja di sektor manufaktur sepatu dan sandal. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, dan jajaran pejabat lainnya.
Gubernur Jabar: Tak Ada Lagi Pemungutan Ilegal ke Pabrik
Dalam pidatonya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas permintaan sumbangan atau pungutan liar dari aparat desa terhadap pabrik-pabrik.
“Saya akan instruksikan kepala desa agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik. Perusahaan sudah bayar pajak, tidak boleh lagi ada pungutan tambahan yang ilegal,” tegasnya.
Komitmen Bangun BLK dan Dukung Tenaga Kerja Lokal
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibiayai pemerintah, sehingga pabrik tidak perlu membangun sendiri fasilitas pelatihan tenaga kerja.
“Pabrik tidak perlu bangun BLK sendiri. Pemerintah akan fasilitasi untuk memastikan tenaga kerja kita siap pakai,” ujarnya.
Kesimpulan
Langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Jabar mendapat dukungan penuh dari Wamenaker. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan iklim industri yang aman, bebas dari premanisme, dan ramah terhadap investasi serta tenaga kerja lokal.
FAQ Seputar Tindakan Berantas Premanisme di Kawasan Industri
1. Apa tujuan kebijakan pemberantasan premanisme ini?
Untuk menciptakan lingkungan industri yang aman dan mendukung investasi serta produktivitas perusahaan.
2. Apa sikap Wamenaker terhadap percaloan tenaga kerja?
Wamenaker menolak keras praktik percaloan dan memastikan tidak ada pungutan liar oleh outsourcing.
3. Bagaimana Pemprov Jabar mendukung tenaga kerja?
Dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) agar pekerja lokal memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
