Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman keuangan digital di kalangan Pengantar Kerja, terutama dalam mendukung kelompok pekerja nonformal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Workshop “Penguatan Kapasitas Pengantar Kerja: Mendorong Digitalisasi, Akses Keuangan, dan Pembayaran Upah Digital” yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Keuangan Digital Tingkatkan Efisiensi dan Perlindungan Hak Pekerja
Yassierli menjelaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan dan pembayaran upah mampu mendorong efisiensi, transparansi, dan tata kelola keuangan yang lebih baik, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan pekerja mandiri.
“Akses keuangan digital dapat memperkuat pertumbuhan usaha, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak pekerja melalui sistem pembayaran yang transparan,” ujar Yassierli.
Peran Strategis Pengantar Kerja dalam Ekosistem Ketenagakerjaan
Lebih dari sekadar penghubung antara pencari dan pemberi kerja, Yassierli menekankan bahwa Pengantar Kerja memiliki peran vital dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap teknologi digital.
Mereka juga diharapkan mampu memberi dukungan konseling dan akses informasi kepada kelompok pekerja yang tertarik dengan sektor informal maupun wirausaha.
Komitmen Pemerintah untuk Dorong Kewirausahaan dan Digitalisasi
Yassierli menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas Pengantar Kerja sejalan dengan visi Pemerintah dalam Asta Cita, yang mencakup pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Pemerintah terus berkomitmen mendukung UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan adopsi teknologi,” tambahnya.
Dukungan ILO untuk Digitalisasi Tenaga Kerja Mandiri
Dalam kesempatan yang sama, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyampaikan komitmen ILO untuk terus mendukung Kemnaker dalam memperkuat peran Pengantar Kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa Tenaga Kerja Mandiri mendapatkan akses terhadap teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka,” ungkap Simrin.
Sementara itu, Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker, Darmawansyah, berharap hasil dari workshop ini bisa mendorong pekerja mandiri untuk lebih aktif dalam mengadopsi digitalisasi dan memperluas inklusi keuangan.
Sumber : Kemnaker
