Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun layanan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pernyataan tersebut disampaikan saat acara penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan 127 Penanggung Jawab Perusahaan Jasa K3 (PJK3) dan Lembaga Audit SMK3 dari wilayah Jabodetabek, Kamis (5/6/2025), di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta.
“Integritas adalah kunci. Tanpa itu, layanan publik akan kehilangan kepercayaan. Pakta ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang wajib dijaga dan dijalankan,” tegas Yassierli.
Pakta Integritas: Bukan Sekadar Simbolik
Menaker menyebut Pakta Integritas bukan hanya simbol, tetapi mengikat secara hukum. Ia menekankan bahwa pelaksanaan pakta ini akan diawasi dan dievaluasi secara rutin.
“Penandatanganan ini harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang konsisten. Setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Budaya Kerja Tanpa Gratifikasi dan Suap
Yassierli berharap langkah ini jadi awal dari budaya kerja yang etis, bebas dari suap, gratifikasi, dan intervensi kepentingan.
“Kita ingin menanamkan budaya kerja yang menolak gratifikasi, suap, dan praktik-praktik tak sehat lainnya,” ucapnya.
Dukungan KPK: Harus Dibarengi Perbaikan Sistem
Herda Helmijaya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, menyatakan dukungan terhadap langkah Kemnaker.
“KPK tentu saja mendukung upaya penciptaan lingkungan usaha dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan langkah awal yang baik dan harus diikuti dengan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri,” ujarnya.
Herda menambahkan bahwa komitmen kolektif dari pelaku usaha juga menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi.
“Dengan adanya komitmen, diharapkan para pelaku usaha dapat saling mengingatkan dan tidak mentoleransi praktik-praktik yang menyimpang,” katanya.