Pemanfaatan BLK dan UPTD Dukung Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan
Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung program Sekolah Rakyat, salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat, khususnya yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Kolaborasi lintas kementerian ini diwujudkan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah Indonesia.
Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, usai bertemu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
“Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Menaker Yassierli.
Menaker menegaskan pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat kurang mampu.
Pelaksanaan Tahap Awal di 100 Titik dengan 10.000 Siswa
Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal sudah ditetapkan di 100 titik dengan target hampir 10.000 siswa.
“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” ucap Mensos.
“Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama,” imbuhnya.
41 BLK dan Balai UPTD Siap Dimanfaatkan
Saifullah Yusuf menambahkan bahwa dalam tahap awal ini, sebanyak 41 BLK di bawah naungan Kemnaker sudah siap digunakan. Selain itu, sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat.
Rencana tindak lanjut mencakup dua hal: pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana balai yang dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum keterampilan siswa agar sesuai standar pelatihan kerja.
“Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker,” kata Saifullah Yusuf.