Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, memberikan apresiasi atas peluncuran AKSESKU 3.0, sebuah aplikasi sertifikasi sektor antikorupsi yang dikembangkan oleh LSP KPK. Peluncuran ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat integritas dan tata kelola di lingkungan kerja.
“Semoga dengan peluncuran AKSESKU 3.0 ini, kita semakin menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi adalah kunci utama dalam memutus mata rantai korupsi. Inilah yang kami harapkan,” ujar Cris dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Inovasi Digital dan Komitmen Antikorupsi
Cris menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan soal bagaimana teknologi menginspirasi dan memberdayakan.
“Keseimbangan antara wawasan manusia dan inovasi digital akan sangat menentukan keberhasilan kita di era ini,” katanya.
Ia juga memuji komitmen KPK dalam mengadopsi dua regulasi penting Kemnaker:
- Kepmenaker No. 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi
- Kepmenaker No. 338 Tahun 2017 tentang SKKNI Ahli Pembangun Integritas
“Dua SKKNI ini merupakan fondasi utama berdirinya LSP KPK,” ungkapnya.
Tiga Fokus Penguatan Sertifikasi Antikorupsi
Cris menekankan tiga aspek penting dalam penguatan sertifikasi antikorupsi berbasis SKKNI:
- Internalisasi Nilai SKKNI
→ Bukan sekadar administratif, tapi menjadi pembentuk budaya kerja dan etika organisasi - Implementasi di Seluruh Jabatan
→ Setiap posisi di KPK harus memiliki standar kompetensi yang terukur dan akuntabel - SKKNI yang Dinamis dan Adaptif
→ Perlu terus dikaji ulang agar sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan digitalisasi
“Langkah ini penting agar LSP KPK menjadi organisasi profesi yang unggul dan mampu merespons umpan balik dari para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Kolaborasi untuk Indonesia Bebas Korupsi
Peluncuran AKSESKU 3.0 diharapkan menjadi simbol kolaborasi antar-lembaga negara dalam menciptakan ekosistem kerja yang bersih, transparan, dan profesional.